Digital Ethics Dibutuhkan dalam Bermedia untuk Cegah Turbulensi Politik

SEMARANG, JATENG.POSKOTA.CO.ID -Tantangan pers saat ini adalah gempuran media sosial yang membuat setiap individu bisa menjadi wartawan. Dari jari-jarinya setiap orang bisa melakukan transmisi informasi kapan saja dan berpotensi menciptakan  politik digital yang rawan memecah keutuhan bangsa.

Itu sebabnya, di tengah tahun politik 2024 di mana ada kegiatan Pemilu, dibutuhkan pers yang mampu menjaga marwahnya dan masyarakat yang memiliki digital ethics atau etika digital sehingga bisa menghargai keberagaman dan menjaga keutuhan bangsa.

Demikian benang merah yang mencuat dalam Dialog 5 Rektor yang bertajuk ''Media Edukatif Menuju Tahun Politik 2024'' yang berlangsung di Gedung E Lantai 3 Udinus Semarang, Kamis 2 Februari 2023.

Kegiatan sebagai Kick Off rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Tingkat Jateng itu menghadirkan narasumber Rektor Udinus Prof Dr Ir Edi Noersasongko MKom, Rektor USM Dr Supari ST MT, Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MHum, Rektor Unwahas Prof Dr KH Mudzakir Ali MA dan dosen Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Dr Andreas Pandiangan MSi mewakili rektor. Acara yang juga disiarkan secara live oleh TVKU itu dimoderatori Myra Azzahra dan Hery Pamungkas.
Yang spesial, dialog tersebut juga dihadiri langsung Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Hadir juga Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan segenap jajaran pengurus.

Rektor Udinus Prof Edi menilai, saat ini adalah era dimana setiap orang begitu mudah menyebarkan informasi layaknya wartawan karena media sosial. Tanpa memiliki media pun, seseorang bisa siaran dan memberitakan terus menerus lewat kanal Youtube.

''Akibatnya, banyak konten-konten ngawur dan brutal yang menjadi viral karena karena mudah diposting dan direposting pihak yang diuntungkan maupun yang dirugikan,'' katanya.

Hanya saja, Edi mengingatkan agar dalam bermedia dibutuhkan etika dan filter karena jejak digital dalam ponsel yang melekat sekalipun dibuang ke laut. Setiap kata-kata, foto, video, dan audio  bisa teridentifikasi melalui IP paket internet dan nomor imei dari Hp.

''Berhati-hatilah jika tak ingin terseret dalam pelanggaran UU 11 No 2008 tentang ITE yang disempurnakan menjadi UU No 19 Tahun 2019. Jangan sampai kita terjebak dalam pencemaran nama baik, informasi asusila, hoaks dan kebencian unsur SARA,'' bebernya.