Ketika "Serangan Fajar" Merebut "Pulung" Pilkades

Opini —Kamis, 7 Januari 2021 16:48 WIB
    Bagikan:  
Ketika
Karyudi Sutajah Putra, wartawan kelahiran Pemalang, tinggal di Jakarta. (Ist)

POSKOTAJATENG,

DUA kabupaten di Jawa Tengah menggelar pemilihan kepala desa serentak 2020, yakni Boyolali dan Pemalang.

Di Boyolali, ada 11 desa yang menggelar pilkades pada 15 Desember 2020 lalu. Pilkades di Boyolali ini menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.

Sedangkan di Pemalang, ada 28 desa yang menggelar pilkades pada 27 Desember 2020 lalu. Pilkades di Pemalang ini menggunakan sistem manual atau konvensional. Hal ini berbeda dengan pilkades serentak yang digelar di 83 desa di Pemalang sejak 2 September hingga 4 November 2018 yang menggunakan sistem e-voting dan merupakan yang pertama di Indonesia.

Total ada 39 desa di Jateng yang menggelar pilkades serentak dalam dua tahap, yakni di Boyolali dan Pemalang.

Baik di Boyolali maupun Pemalang, masyarakat setempat masih mempercayai adanya mitos "pulung" dalam pilkades. Siapa yang mendapat pulung, dialah yang diyakini akan terpilih menjadi kepala desa.

"Pulung" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "anugerah" atau "pangkat". Dengan demikian, "pulung" dapat dimaknai sebagai kepercayaan atau amanat rakyat.

Amanat itu diberikan melalui pemungutan suara, sehingga kandidat yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang akan mendapat anugerah pangkat atau jabatan sebagai kepala desa.

Namun, lain halnya dengan kepercayaan masyarakat setempat. Pulung diasumsikan sebagai sebentuk benda tertentu yang dimaknai "daru" atau "wahyu". "Pulung", menurut orang "waskita" (tajam mata batinnya), wujudnya seperti bintang berekor atau meteor yang jatuh dari langit. Calon kepala desa yang rumah atau dirinya kejatuhan atau "ketiban" pulung pada malam atau dini hari menjelang pemungutan suara diyakini akan terpilih menjadi kepala desa, karena dia telah menerima "wahyu keprabon" melalui pulung.

Sebab itu, pada malam hari sebelum pencoblosan berlangsung dianjurkan agar cakades tirakatan, semedi, meditasi, "qiyamulail" (salat malam) atau apa pun namanya untuk mendapatkan pulung.

Konon ketika seseorang menerima pulung, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Bagi yang tidak kuat, dia akan jatuh pingsan.

Konon pula, pulung bukan hanya bisa jatuh dengan sendirinya, melainkan juga bisa direbut. Sebab itu, tak jarang cakades menggunakan jasa dukun, paranormal, kiai, supranaturalis, spiritualis atau apa pun sebutannya untuk membantu dia merebut pulung supaya jatuh ke dirinya.

Pulung diasumsikan bisa berpindah dari satu calon ke calon lainnya. Katakanlah pada tengah malam pulung itu jatuh ke calon A, menjelang subuh bisa saja terbang lagi dan berpindah serta jatuh ke calon B atau C dan seterusnya. Siapa calon yang terakhir mendapatkan pulung, keesokan harinya diyakini dia akan beruntung dan memenangkan pemungutan suara serta terpilih menjadi kades.


Perang Spiritual

Dus, keberadaan spiritualis, apakah dukun atau kiai, seakan tak dapat dielakkan lagi dalam setiap perhelatan pilkades, khususnya di Jateng. Dukun merujuk pada sosok tokoh spiritual Kejawen atau yang cara berdoanya menggunakan ritual leluhur orang Jawa, atau tidak murni secara Islami, atau bahkan sama sekali tidak Islami. Misalnya dengan sarana dupa atau kemenyan, sesajen, keris, "gaman" (dari kata ageman), batu bertuah, atau benda keramat lainnya.

Sedangkan kiai merujuk pada sosok tokoh spiritual yang cara berdoanya menggunakan ritual Islami. Ia bisa seorang ustaz atau ulama dan sebagainya.

Ada cakades yang menggunakan jasa dukun, ada pula yang menggunakan jasa kiai, atau bahkan gabungan keduanya, dukun sekaligus kiai, untuk mem-"back up" pencalonannya.

Lalu, terjadilah perang spiritual antar-calon itu. Terutama pada malam H pemungutan suara. Akibatnya, pada malam itu muncullah suasana mistis dan magis. Hening. Banyak orang kemudian "wungon" atau begadang demi menyaksikan turunnya pulung.

Perang spiritual itu untuk memperebutkan pulung. Siapa yang tarikannya lebih kuat, dialah yang akan mendapatkan pulung.


Serangan Fajar yang Dirindukan

Waktu berlalu, hari berganti, musim bertukar. Berdasarkan pengamatan penulis di dua kecamatan di Pemalang yang menggelar pilkades, pulung itu telah menjelma menjadi "fulus". Bahkan pulung identik dengan fulus (uang). Siapa yang bisa mendatangkan atau memiliki uang, dialah yang akan dapat merebut dan memiliki pulung. Semakin banyak uang, semakin besar peluang untuk mendapatkan pulung. Uang yang banyak itu digunakan sebagai "amunisi" untuk "serangan fajar".

Serangan fajar? Istilah ini mengacu pada film dokumenter "Serangan Oemoem 1 Maret 1949" garapan sutradara Arifin C Noer (1982). Film yang dibintangi oleh Amoroso Katamsi yang memerankan Letnan Kolonel Soeharto, kelak menjadi Presiden RI, ini berkisah tentang serangan mendadak oleh TNI pada saat fajar menyingsing di Yogyakarta yang berhasil mengusir tentara kolonial Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam konteks pilkades dan pemilu pada umumnya, serangan fajar dimaksud adalah pembagian uang atau "money politics" (politik uang) secara diam-diam pada pagi hari menjelang pemungutan suara yang ditujukan untuk "membeli" suara pemilih.

Bahkan tidak hanya satu kandidat yang melakukan serangan fajar, tetapi semua calon yang ada. Siapa yang nominalnya paling besar, biasanya dialah yang akan terpilih.

Bayangkan jika jumlah pemilik suara mencapai 3 ribu orang saja. Bila satu kandidat membagikan Rp 100 ribu per pemilih, sudah Rp 300 juta. Ini baru dari satu kandidat. Itu baru Rp 100 ribu. Padahal ada yang Rp 200 ribu, Rp 300 ribu bahkan lebih.

Itu baru untuk "money politics", belum "political cost" (ongkos politik). Dalam perhelatan politik, ada dua komponen pengeluaran yang nyaris mustahil dielakkan, yakni political cost dan money politics.

Political cost meliputi biaya tim sukses, biaya atribut, biaya kampanye, biaya saksi, dan sebagainya, termasuk biaya jamuan dalam sebuah silaturahmi yang di Pemalang dikenal dengan istilah "reketek".

Adapun money politics adalah pengeluaran untuk serangan fajar dalam rangka "membeli" suara tadi. Nominalnya bervariasi.

Politik uang juga diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang Tutuko Raharjo menjadi persoalan yang tak terhindarkan dalam setiap pemilu, termasuk pilkades serentak di 28 desa di Pemalang, 27 Desember 2020.

Namun, kepada media di Pemalang, 3 November lalu ia mengaku yakin masyarakat sudah bisa berpikir jernih, dan faktanya sekarang masyarakat sudah cerdas sehingga pilihannya tak terpengaruh politik uang.

Lantas, apa pemicu serangan fajar? Ada banyak faktor. Tapi faktor utama adalah ketakutan kandidat tidak akan terpilih jika tak melakukan serangan fajar. Semakin takut, semakin banyak uang yang ditebar.


BACA JUGA Nita Thalia Resmi Cerai Setelah 20 tahun Dipoligami


Adapun pemicu rasa takut adalah ambisi. Semakin besar ambisi, semakin besar pula ketakutannya.

Di pihak lain, mungkin karena muak dengan banyaknya pejabat yang korupsi, masyarakat pun apatis sehingga bersikap pragmatis. Lalu ada yang berprinsip, "NPWP" (nomer piro, wani piro/nomor berapa, berani berapa), atau "RRI" (rono-rene iya atau ke sana kemari ya). Serangan fajar pun sangat mereka rindukan.

Dengan sendirinya, "track records" (rekam jejak), integritas, kapasitas, visi-misi dan program kerja kandidat diabaikan.

Selain apatis, sikap pragmatis masyarakat juga dipicu oleh kemiskinan, pura-pura miskin, dan bermental miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 9 Desember 2019, Pemalang menduduki peringkat ke-4 sebagai kabupaten termiskin di Jateng setelah Kebumen, Wonosobo dan Brebes.

Angka kemiskinan di Boyolali juga masih relatif tinggi, yakni 9,53% di tahun 2019.

Di sisi lain, kasus politik uang dalam pilkades belum mendapat perhatian semestinya dalam peraturan perundang-undangan. Tidak kita temui pengaturan perkara politik uang dalam pilkades ini di Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal ini berbeda dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu dan UU No 10/2016 tentang Pilkada, yang secara detail mengatur penanganan tindak pidana politik uang.

Namun sebenarnya kita bisa gunakan Pasal 149 KUHP tentang suap dalam pemilihan ketika menangani politik uang, di mana pemberi dan penerima sama-sama dapat dipidana.

BACA JUGA : Serial Drama Mandarin Sparkle Love (2020) Drama China Sub Indo

Korupsi Masuk Desa

Fenomena politik uang dalam pilkades tak terlepas dari fenomena yang sama dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Termasuk Pilkada Kabupaten Pemalang 2020, 9 Desember lalu.

Sistem politik kita, dalam hal ini pemungutan suara langsung, entah pilkades, pilkada, pileg atau pun pilpres memang membuka peluang seluas-luasnya untuk terjadinya “money politics” melalui serangan fajar tadi. Akibatnya, begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana caranya balik modal. Setelah balik modal, mereka berpikir lagi: bagaimana mencari modal baru untuk pemilihan berikutnya. Segala cara pun dihalalkan, termasuk korupsi. Akhirnya muncul lingkaran setan korupsi.

Di Pemalang, rata-rata seorang cakades bisa menggelontorkan uang dari Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar bahkan lebih. Maka tidak aneh jika kemudian banyak kades yang dipenjara karena terlibat korupsi.

Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), periode 2016-2017 ada 110 kades menjadi tersangka korupsi. Tahun 2018 ada 102, tahun 2019 ada 46 dengan kerugian negara Rp 32,3 miliar, dan tahun 2020 jumlah kades terlibat korupsi diyakini lebih banyak seiring meningkatnya jumlah Dana Desa.

Dalam konteks pilkades, bila dilihat dari pendapatan resmi kades selama 6 tahun menjabat, hampir dapat dipastikan mereka tidak akan balik modal. Makanya mereka kemudian mencari sumber-sumber siluman, bahkan korupsi. Apalagi saat ini Dana Desa hampir mencapai Rp 1 miliar per desa per tahun. Ini kesempatan emas. Korupsi pun masuk desa.

Kalau sudah begini, “quo vadis” (mau dibawa ke mana) demokrasi di tingkat desa? (Karyudi Sutajah Putra)


* Karyudi Sutajah Putra, wartawan kelahiran Pemalang, tinggal di Jakarta.

Editor: Rani
    Bagikan:  

Berita Terkait