Habis Papa Minta Saham, Terbitlah Madam Minta Bansos

Opini —Selasa, 26 Januari 2021 13:36 WIB
    Bagikan:  
Habis Papa Minta Saham, Terbitlah Madam Minta Bansos
Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, saat menjalani pemeriksaan dalam kasus "Papa Minta Saham". (rekamjejak)

Oleh: KARYUDI SUTAJAH PUTRA 

MADAM! Kata yang bersinonim "nyonya" ini pernah sangat populer di masa lalu, baik di Indonesia maupun di mancanegara.

Pertama, populer karena untuk sebutan permaisuri Raja Louis XVI di Prancis, Marie Antoinette, yakni "Madame Deficit". Dikutip dari sebuah media, Marie Antoinette memiliki banyak peran untuk mengendalikan kekuasaan suaminya, Raja Louis XVI. Bahkan, Marie Antoinette dikenal sebagai Madame Déficit. Mengapa?

Selama Revolusi Perancis, Marie Antoinette dikenal sebagai Nyonya Défiisit karena krisis keuangan yang terjadi di Prancis disebabkan oleh gaya hidupnya yang glamour. Pengeluaran yang boros dan penentangannya terhadap reformasi sosial menjadi pemicu utamanya.

Marie Antoinette memiliki nama asli Marie Antonia Josepha Joana. Ia adalah ratu terakhir Prancis yang membantu memprovokasi kerusuhan kemudian menyebabkan Revolusi Prancis untuk menggulingkan monarki pada Agustus 1792. Sebagai permaisuri Louis XVI, Marie Antoinette yang lahir pada 2 November 1755 di Vienna, Austria, dipenggal lehernya dalam usia 37 tahun.

BACA JUGA:  Artis Korea Selatan Bukan Bunuh Diri, Ini Dia Misteri Kematian Song Yoo Jung

[page-pagination]

Kedua, kata "madam" populer karena digunakan sebagai judul buku karya Naoko Nemoto, yakni "Madame de Syuga" (1993). Buku kontroversial ini mengeksplorasi kemolekan tubuh Nemoto, wanita asal Jepang yang dinikahi Presiden RI Soekarno dan diberi nama bercita rasa Indonesia, Ratna Sari Dewi, yang menyebabkan pacar Bung Karno lainnya, Sakiko Kenase, bunuh diri pada 30 September 1959 dalam usia 20 tahun karena cemburu kepada Dewi.

Dikutip dari berbagai sumber, Naoko Nemoto lahir pada 1940 di Tokyo, Jepang. Dia adalah anak perempuan ketiga dari seorang pekerja bangunan yang tidak begitu baik kondisi ekonominya. Nemoto harus bekerja sebagai pramuniaga di perusahaan asuransi jiwa Chiyoda sampai dia lulus sekolah lanjutan pertama (SMP) pada 1955. Tetapi, setahun sesudahnya, ia mengundurkan diri dan bekerja sebagai hostes klub malam.

Dua kali Nemoto berjumpa Bung Karno di Hotel Imperial, Tokyo, sebelum Proklamator RI itu pulang ke Indonesia. Setelahnya, Bung Karno dan Nemoto berbalas surat mesra melalui Kedutaan Besar RI di Tokyo. Dalam sebuah surat bertanggal 18 Agustus 1959, Bung Karno mengundang Nemoto ke Indonesia. Pada 14 September 1959, Nemoto pun terbang ke Indonesia.

Sejak itu, Nemoto dan Bung Karno begitu dekat dan kemudian memutuskan untuk menikah pada 3 Maret 1962. Nemoto lalu mendapat nama bercita rasa Indonesia, yakni Ratna Sari Dewi dan diberi tempat tinggal nan elok di Jakarta Selatan bernama Wisma Yaso, kini Museum Satria Mandala di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pernikahan antara Bung Karno dan Dewi melahirkan seorang anak perempuan bernama Kartika Ratna Sari Dewi Soekarno. Anak ini lahir setahun setelah Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 terbit.

  BACA JUGA : Pelaku Curat Dicokok Polsek Cepu Usai Satroni Rumah Warga

[page-pagination]

Ratna Sari Dewi tentu saja menjadi orang berpengaruh di Indonesia meski dia bukan first lady atau Ibu Negara sebagaimana Ibu Fatmawati. Pejabat dan terutama pengusaha Jepang yang berkepentingan dengan Bung Karno, harus melakukan lobi lewat Dewi.

Setelah Bung Karno wafat pada 1970, Dewi hidup sebagai sosialita kelas atas. Ia kerap hadir di pesta-pesta kalangan jetset dunia. Tapi Dewi bukan sembarang sosialita. Dia pernah berkelahi dengan Maria Octavia Osmena dari Filipina pada 2 Januari 1992 di Aspen, Amerika Serikat. Akibat perkelahian itu, Maria mendapat 37 jahitan.

Pada 1993, Dewi yang seharusnya makin keriput di usia 50-an membuat geger publik Indonesia. Foto Dewi tanpa busana dan memamerkan tato di punggungnya tersebar di berbagai media massa.

Dewi bahkan menerbitkan buku berjudul "Madame de Syuga" yang mengeksplorasi lekuk-lekuk tubuhnya. Buku yang diterbitkan saat Dewi berusia 53 tahun ini menampilkan tubuhnya dalam berbagai pose, dari semi telanjang hingga sepenuhnya bugil. Saat itu, buku tersebut tentu saja tidak diperkenankan beredar di Indonesia.

[page-pagination]

BACA JUGA : Lampard Ucapkan Terima Kasih Usai Dipecat Chelsea

Mencatut Nama?

Kini, kata "madam" kembali populer. Diberitakan, dalam perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, sejumlah politikus PDI Perjuangan diduga terlibat. Selain mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, ada nama Ketua Komisi III DPR Herman Hery, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus yang baru saja dipindahkan ke Komisi II DPR, meski keduanya membantah.

Berdasarkan laporan investigasi sebuah harian nasional di Jakarta disebutkan, jatah kuota 1,3 juta paket bansos yang berisi sembako diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman disebut beroleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan.

Dalam temuan awal KPK, Juliari diduga menerima fee Rp 10 ribu dari setiap paket bansos. Total uang yang diterima Juliari mencapai Rp. 17 miliar dari dua termin pelaksanaan bansos.

Namun, kuota paket yang diduga diperoleh Herman dan Ihsan tidak terkena potongan untuk fee karena diduga ada bagian untuk "madam".

BACA JUGA : Warga Tambakrejo Semarang Diminta Segera Tempati Kampung Nelayan

[page-pagination]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain Juliari, KPK telah menjerat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial yang bernama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta dua orang dari pihak swasta, yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan, pihaknya akan menyelidiki sosok "madam" dalam kasus dugaan korupsi dana bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara.

"Madam", sebagaimana dilaporkan sebuah media, mengacu ke seorang petinggi elite PDI Perjuangan. Siapa dia? Tak ada yang berani menyebut eksplisit. Namun, di elite PDIP sedikitnya ada dua "madam", yakni Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI, dan Ketua DPP Puan Maharani, yang juga Ketua DPR. Biarlah itu menjadi tugas KPK untuk mengungkapnya. Bahkan, jika KPK tak berhasil mengungkapnya, bisa jadi akan memunculkan sepekulasi tak berkesudahan hingga bisa menjurus fitnah.

Namun, politikus PDIP Hendrawan Supratikno buru-buru meminta semua pihak bersabar menunggu proses hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, tidak boleh ada yang berlari mendahului proses pembuktian yang berlangsung di ranah hukum di KPK.

BACA JUGA:  Relokasi Pedagang Pasar Sayur Malam Weleri ke Lahan Terminal Bahurekso Dilakukan Bertahap

[page-pagination]

Atau mungkinkah ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang sengaja mencatut nama "madam" untuk minta jatah bansos demi keuntungan pribadi mereka?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, soal catut-mencatut nama elite bukanlah sesuatu yang asing di ranah korupsi politik. Hal ini antara lain pernah dilakukan Setya Novanto saat menjabat Ketua DPR tahun 2015 lalu.

Saat itu, Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar diduga "memalak" 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua kepada PT Freeport Indonesia, jika kontraknya ingin diperpanjang dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setelah melalui serangkaian sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebelum dijatuhi sanksi, Novanto pada akhir Desember 2015 mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Kasus yang dikenal dengan istilah "papa minta saham" ini pun ditutup dan tak berlanjut ke ranah pidana.

BACA JUGA : Lampard Ucapkan Terima Kasih Usai Dipecat Chelsea


Akankah kasus dugaan "madam minta bansos" ini juga menguap begitu saja seperti kasus "papa minta saham", karena bisa jadi modus operandinya sama, yakni mencatut nama elite? Biarlah KPK yang menjawab. Yang pasti, habis kasus "papa minta saham" kini terbitlah kasus "madam minta bansos". Bola ada di tangan KPK.***

* Karyudi Sutajah Putra, wartawan, penulis, konsultan.

Editor: Rani
    Bagikan:  

Berita Terkait