Komisi X DPR Menilai SKB Tiga Menteri Beri Kepastian Hukum

Pendidikan —Rabu, 17 Februari 2021 19:06 WIB
    Bagikan:  
Komisi X DPR Menilai SKB Tiga Menteri Beri Kepastian Hukum
Agustina Wilujeng Pramestuti SS. Foto: Ist

JATENGPOSKOTA, JAKARTA -

Komisi X DPR RI menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah, justru memberi kepastian hukum. Dengan SKB itu diharapkan sekolah tidak lagi dapat mewajibkan dan atau memaksa seragam dengan atribut tertentu kepada  peserta didik.

‘’Dengan SKB itu, kita jadi punya aturan yang jelas, yang menjawab semua persoalan selama ini. Diktum dalam SKB itu juga harus dibaca utuh, dan tidak dipecah-pecah, sehingga pemahamannya juga utuh dan jelas. Tujuh diktum dalam SKB itu juga tegas, bening, dan tidak perlu menimbulkan multitafsir,’’ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti SS MM dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021).

BACA JUGA : Sekda Kota Pekalongan Ditunjuk jadi Plh Walikota

[page-pagination]

Menurut Agustina, SKB Tiga yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  itu juga bukan imbauan, apalagi anjuran, tapi perintah. Sebagai produk dari pemerintahan yang sah, maka perintah dalam SKB Tiga Menteri itu harus dipatuhi. Komisi X DPR RI sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, lanjut Agustina,  juga akan memantau sejauh apa SKB itu diterapkan dan dipatuhi.

‘’SKB Tiga Menteri itu produk pemerintah yang tegas dan jelas, dan turunan langsung dari Pasal 29 UUD 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat berdasarkan agama dan kepercayaan itu,’’ terang  Agustina.

BACA JUGA : Kunjungi Korban Banjir, Ganjar Minta Lokasi Pengungsian Disekat

[page-pagination]

Lebih lanjut Agustina menegaskan tentang perlunya pemerintah daerah untuk mematuhi SKB Tiga Menteri itu. Dia menyoroti diktum pertama, yang dengan tegas menyatakan bahwa peraturan itu untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah untuk jenjang dasar dan menengah. Sekolah yang  memang dibiayai oleh negara dari hasil pendapatan negara.

‘’Jadi, SKB itu menjadi payung hukum bagi bagi sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu diperlukan agar sekolah tidak membuat aturan seragam sekolah dengan kekhususan agama tertentu kepada siswa. Jie

 

Editor: Ade
    Bagikan:  

Berita Terkait